Minggu lalu, Youthmanual merangkum 10 kebijakan baru seputar tahun ajaran baru 2017/2018 mendatang. Meskipun begitu, nggak semua dari kebijakan tersebut ternyata sudah disahkan, lho. Masih ada beberapa yang berupa wacana yang masih menunggu hasil kajian dan approval dari Presiden sebelum siap diterapkan dalam waktu dekat.

Salah satu wacana kebijakan yang sudah mendapatkan putusan adalah program “Full Day School” yang digagaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, yang berisikan aturan jam wajib belajar mengajar di sekolah selama 8 jam selama 5 hari.

Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo hari Senin (19/6) lalu setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri terkait dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ma'ruf Amin, ke Istana Negara, dan diumumkan melalui jumpa pers segera setelahnya.

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf Amin.

Menurut informasi dari beliau, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 ini akan diganti dengan Peraturan Presiden. Materinya pun akan disesuaikan dengan kondisi sekolah keagamaan ataupun daerah pelosok.

***

Ngomong-ngomong soal wacana kebijakan tahun ajaran baru yang kontroversial, Kemendikbud juga mengeluarkan rencana untuk membuat ujian nasional 2018 menjadi soal esai seperti yang pertama kali diberitakan di hari Kamis (15/6).

Menurut Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud, Nizam, dalam konferensi pers di hari yang sama, kebijakan ini bertujuan untuk dapat mengukur ketuntasan belajar siswa. Meskipun saat ini, baik guru maupun siswa belum sepenuhnya menyadari bahwa UN dapat mengukur ketuntasan belajar siswa.

"Kami berusaha, mulai tahun depan soal UN tidak lagi pilihan ganda. Sehingga dapat mengukur level kognisi siswa lebih mendalam," ujarnya.

Nizam menjelaskan pada pelaksanaan UN SMP pada tahun ini relatif sepi dari isu tentang kebocoran dan kecurangan pelaksanaan UN. Indeks Integritas UN (IIUN) pun meningkat sebesar 8,31 poin. Namun untuk nilai rata-rata UN SMP mengalami penurunan sebanyak 4,36.

Tenang dulu, sob—tentunya wacana ini juga masih butuh kajian yang panjang sebelum siap untuk disahkan dan diterapkan, dong, ya. Salah satunya dengan kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia dan teknis pelaksanaan ujian yang menggunakan hitungan.

Kalau menurut kamu gimana, gaes? Apa pendapatmu tentang kedua wacana yang kontroversial ini?

(sumber gambar: klimg.com)