Hampir setiap tahun, lebih dari satu juta lulusan SMK menganggur. Bahkan, selama dua tahun terakhir, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK paling tinggi ketimbang lulusan dari sejumlah jenjang pendidikan lainnya.

Dikutip dari harian Kompas, per Februari 2014, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran lulusan SMK masih lebih rendah ketimbang tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMA. Tingkat pengangguran lulusan SMK adalah 7,21 persen, sementara lulusan SMA 9,10 persen.

Tapi pada Februari 2015, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK naik hingga 9,05 persen, sob! Ada 1,2 juta lulusan SMK yang menganggur pada periode ini.

Pada Februari 2016, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK bertambah menjadi 9,84 persen (1,35 juta orang), sementara tingkat pengangguran di antara lulusan SMA turun menjadi 6,96 persen. 

Hal ini ironis banget, karena pemerintah malah sedang berniat menambah jumlah SMK di Indonesia, bahkan sampai jauh lebih banyak daripada jumlah SMA.  

Menurut Bapak Agus Sartono, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dikutip dari Kompas, pemerintah punya target meningkatkan jumlah SMK terhadap SMA menjadi rasio 55 : 45 hingga 60 : 40.

Saat ini, rasio SMK terhadap SMA baru hampir mencapai 50:50.

Tuh, jadi penambahannya cukup banyak, lho.

Tapi kalau jumlah siswa SMK bertambah tetapi tingkat pengangguran lulusannya juga tetap tinggi, SMK bakal menjadi “pencetak penganggur”, dong? Reputasinya SMK pun bisa buruk.

Padahal, tujuan pemerintah memperbanyak SMK adalah untuk menghasilkan tenaga terampil siap pakai. Jadi kalau lulusannya malah lebih banyak jadi pengangguran, hal ini malah akan jadi bumerang.

SMK Indonesia harus direvitalisasi

Jadi, apa solusinya?

Menurut Bapak Agus, SMK Indonesia perlu penguatan, maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK.

Penguatan ini utamanya diterapkan pada empat SMK dengan bidang keahlian pertanian, maritim, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Soalnya, empat bidang inilah yang sedang digenjot untuk mendorong perekonomian Indonesia.

Sayangnya, Bapak Agus nggak mendetilkan, apa saja bentuk tindakan “revitalisasi” ini. Namun yang pasti, revitalisasi ini sangat memerlukan keterlibatan industri. Maka, menurut Bapak Agus, pembuatan kurikulum SMK harus bersanding dengan industri dan asosiasi. 

Maksudnya gimana? Maksudnya, hal-hal yang dipelajari oleh siswa SMK harus relevan dengan dunia kerja saat ini. Ibaratnya, kalau industri kerja sudah menggunakan program Windows 10, siswa SMK jangan masih belajar dengan Windows 5, dong. Nanti pas lulus dan harus bekerja dengan Windows 10, jadi gelagapan! 

Lulusan SMK Indonesia belum memuaskan

Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud Bapak Mustaghfirin Amin bilang, Kemdikbud harus berusaha agar kurikulum SMK sesuai dengan industri. 

Satryo Soemantri Brodjonegoro, pemimpin tim penelitian untuk The Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership mengatakan, secara umum, dunia kerja memang belum puas dengan kompetensi lulusan Indonesia.

Heits, bukan hanya lulusan SMK, lho, tetapi juga lulusan SMA, bahkan perguruan tinggi. 

Kenapa nggak puas? Soalnya, keterampilan lulusan nggak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. 

Sebagai contoh, industri kerja butuh tenaga-tenaga kerja yang nggak hanya punya hard skill (misalnya, hapal teori dan rumus), tetapi juga soft skill (misalnya, mandiri, penuh inisiatif, kreatif). Namun pada kenyataannya, sekolah di Indonesia sangat lemah dalam mengajarkan soft skill kepada siswanya.

Contoh lainnya, sekolah di Indonesia juga masih sedikit yang mengajarkan ilmu spesifik. Padahal sekarang ini, ilmu spesifik banyak dibutuhkan dalam dunia kerja, lho. Misalnya, ada sekolah ilmu bisnis, tapi jarang ada sekolah wirausaha. Ada sekolah teknik sipil, tapi jarang ada sekolah pengembangan energi terbarukan, seperti PLTA, geotermal, dan sebagainya. 

Itu baru dua contoh, ya. Mungkin masih ada banyak contoh lain, yang menjadi sebab kenapa lulusan sekolah Indonesia dianggap “nggak sesuai” atau “nggak siap kerja” oleh industri.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia Benny Soetrisno menuturkan, pendidikan tenaga kerja di Indonesia nggak disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan industri, Akibatnya, lulusan pendidikan di Indonesia terkadang nggak selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Bahkan ada yang berpendapat, di Indonesia, banyak orang berpendidikan tinggi, tetapi berkemampuan rendah.

Kendala dari SMK: keterbatasan biaya dan fasilitas

Selain kurikulum, kendala utama bagi SMK untuk mencetak lulusan berkualitas adalah fasilitas yang tersedia.

Kepala SMK Purnama 1 Hayatin di Jakarta mengatakan, kendala utama pengelolaan sekolah yang memiliki bidang kejuruan administrasi perkantoran, akutansi, dan multimedia adalah pembiayaan. 

Akibarnya, fasilitas mereka belum sesuai standar, termasuk laboratorium komputer. Padahal laboratorium komputer adalah “tulang punggung” jurusan administrasi perkantoran dan akuntansi. 

Beberapa komputer di SMK Purnama 1 Hayatin rusak, sehingga harus dipakai bergantian dengan siswa lain. “Komputer [yang ada] juga lambat mengoperasikan perintah,” ucap Iksan Alfariz, siswa kelas XI jurusan administrasi perkantoran, dikutip dari harian Kompas.

Masalahnya, mayoritas siswa SMK ini berasal dari keluarga berekonomi lemah, jadi sekolah juga nggak bisa berharap banyak kepada pemasukan dari siswa. 

SMK Purnama 3 di Jakarta bahkan cuma punya satu jurusan, yaitu nautika kapal niaga. Dulu sempat ada jurusan teknika kapal niaga, namun ditutup empat tahun lalu, karena sekolah nggak mampu membiayai pengoperasiannya. Menurut Wakil Kepala SMK Purnama 3 Budy Ismanto, dengan jumlah siswa hanya 53 orang, pemasukan sekolah tersebyr memang sangat sedikit. 

Sebaliknya, SMK Negeri 2 Surabaya punya 2.924 siswa. Dengan segala keterbatasan sarana, pengelola praktikum laboratorium mencari akal agar siswa dan lulusan SMK tetap bisa punya keterampilan yang memadai.

“Bahan praktikum pembuatan gir mesin mobil dan sepeda motor yang seharusnya dibuat dari besi diakali dengan memakai bahan bukan besi, misalnya, alumunium. Bahan ini lebih murah dan gampang  dikelola. Pisau mesin bubut juga lebih awet sehingga biaya perawatan mesi dan pembelian pisau bubut bisa ditekan,” kata Wakil Kepala SMK Negeri 2 Surabaya Suyanto.

Kalau begini, menurut Youthmanual, pemerintah Indonesia sebaiknya nggak fokus pada penambahan kuantitas SMK dulu, deh, tetapi perbaiki kualitasnya dulu, baik kualitas fasilitas maupun kurikulum. Jangan sampai SMK Indonesia punya label “pabrik pengangguran”! Setuju?

*diolah dari harian Kompas, 17 Oktober 2016

Baca juga:

• Kuliah Setelah Lulus SMK—Apakah Harus Memilih Jurusan yang Sejalan?
• Mulai Tahun Ini, Siswa Sekolah Kejuruan ASEAN Bakal Semakin Gampang Belajar ke Negara Tetangga
• 10 Hal Unik yang Cuma Dirasakan Anak Sekolah Menengah Kejuruan
• Hal-Hal Seru yang Dialami Anak SMK dengan Sistem Moving Class

(sumber gambar: xpresi.co, papasemar.com, triatma-mapindo.ac.id, smkn1kotabima.sch.id, inovasee.com)