“Apa (yang menjadi) acuan untuk tahu apakah daerah ini kurang atau tidak (tingkat pemerataan pendidikannya), tanpa adanya Ujian Nasional?” Itulah penggalan keterangan Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada pers saat menyampaikan bahwa usulan moratorium (penghapusan) UN dari Mendikbud, Muhadjir Effendy ditolak oleh sidang kabinet yang berlangsung Rabu, 7 Desember 2016.

Sebelumnya, Pak Muhadjir Effendy sempat memberikan pernyataan bahwa mulai 2017 akan diberlakukan moratorium UN, lantaran dinilai tidak efektif. Sebagai gantinya, diselenggarakan Ujian Akhir Berstandar Nasional (USBN) Hal ini pun mengundang pro dan kontra selama hampir 2 pekan terakhir.

Dari hasil rapat kabinet yang dihadiri Presiden, Wapres, dan seluruh jajaran menteri disimpulkan bahwa UN masih diperlukan. Alasannya antara lain:

1. Sebagai alat ukur tingkat pendidikan di seluruh Indonesia. Kalau tidak ada UN, alias tes dengan soal serupa untuk seluruh daerah, akan sulit mengukur sejauh mana level pengetahuan siswa dan perbandingan pendidikan di suatu daerah dengan daerah lain.

 2. Memacu semangat belajar. Jadi kalau nggak ada UN, dikhawatirkan semangat belajarnya jadi kendor, shay!

3. Wapres Yusuf Kalla juga sempat bilang bahwa negara lain di Asia, seperti China, India, dan Korea Selatan pun memakai sistem ujian serentak semacam UN. Jadi, negara lain yang sistem pendidikannya tergolong maju, juga memakai sistem UN.

***

Walau usulan moratorium UN ditolak, namun wapres juga nggak memungkiri bahwa Ujian Nasional butuh evaluasi. Nah, dari keterangan Menteri Pendidikan, DPR, lembaga masyarakat, hingga pengamat pendidikan di berbagai kesempatan, Youthmanual merangkum hal yang perlu dikaji dari UN yaitu:

1.  UN sudah berjalan sangat lama, dan dalam kurun waktu puluhan tahun tersebut belum terlihat peran signifikan Ujian Nasional dalam meningkatkan mutu dan memeratakan pendidikan di Indonesia. Buktinya, hanya 30 persen sekolah yang dinilai memenuhi standar.

2. Fungsi dari UN sendiri nggak terlalu jelas. Soalnya sejak tahun lalu UN nggak lagi jadi standar kelulusan. Nah, apakah UN berpengaruh menjadi salah satu faktor penerimaan sekolah/kampus, seleksi beasiswa, atau bagian dari pertimbangan kelulusan? Inilah yang perlu dirumuskan dengan lebih jelas.

3. Problem kebocoran dan kecurangan. Demi memenuhi target sekolah atau pencapaian pribadi, banyak yang nekad berbuat curang. Mulai dari kasus soal bocor, hingga skandal dongkrak nilai oleh oknum guru. Alhasil, kerap terjadi ketidakjujuran di situ.

Trus, apakah dengan membuat soal hingga 20 tipe mampu menjadi solusi dalam mengatasi kecurangan?

4.  UN menjadi beban siswa (serta guru) dan berpotensi bikin stres, terutama pada pelajar.

5. Soal UN yang berbentuk pilihan ganda dinilai kurang efektif untuk menggali pemikiran siswa. Sebaliknya, kalau soal esai, pemeriksaannya tentu akan lebih menantang dibandingkan pilihan ganda.

6. Dana besar dan segala keribetan yang disebabkan UN. Misalnya, puluhan ribu cetakan soal harus dibagikan ke seluruh Indonesia, secara manual (dibawa dengan truk) dan dikawal polisi.

Sepertinya diperlukan cara yang lebih praktis, efisien, serta memiliki risiko yang lebih kecil, seperti risiko soal dicuri, soal rusak, soal terlambat, soal bocor, dan sebagainya.

Nah, Wapres Yusuf Kalla menjanjikan bahwa akan digelar rapat lebih mendalam untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional supaya bisa berjalan dengan lebih baik dan efektif.

Tunggu update selanjutnya, ya!

(sumber gambar: withfaithandgrace.com, antaranews.com)