Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy optimis dengan rencana  penghapusan sementara Ujian Nasional (UN) alias Moratorium.  Di sisi lain, Pak Presiden Jokowi masih akan mengadakan rapat terbatas untuk menentukan nasib final UN. Namun langkah alternatif pengganti UN yaitu Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBM) terus digodok dan memunculkan pro-kontra.

Simak perkembangannya yuk!

1. Ujian Sekolah Pengganti UN

Salah satu alasan Ujian Nasional dihapus sementara adalah soal pemerataan pendidikan. Jadi, pendidikan di berbagai daerah masih belum sama kualitasnya bahkan jomplang. Misalnya, daerah A kualitasnya sudah 80 persen sedangkan di daerah B masih 40 persen.

Alhasil, pemberian soal yang sama di daerah A, B dan lainnya, dinilai nggak tepat.

Solusinya, adalah mengadakan Ujian Sekolah, dan menyerahkan pelaksanaannya pada provinsi dan daerah masing-masing.

Pertanyaannya, apakah soal ujian yang beda antardaerah itu bakal menjadi solusi atau malah berpotensi bikin kualitas pendidikan makin senjang?

2. Tetap Berstandar Nasional

Untuk menjaga dan mengontrol pelaksanaan ujian akhir, tetap akan ada Badan Standarisasi Nasional yang akan mengawasi. Nama tesnya pun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Rencana prosedur USBN ini sih, belum dijelaskan. Namun tujuannya adalah memastikan bahwa tes yang diselenggarakan masing-masing provinsi atau daerah, nggak akan sesuka hati. Tetap ada standar nasionalnya.

Nah, standar nasional ini sih, yang masih menjadi pertanyaan: apa parameternya, bagaimana pengawasannya?

Menurut pihak kementerian standar tersebut berdasarkan hasil kajian pemetaan UN (hasil UN di berbagai daerah) selama beberapa tahun terakhir.

Trus, pihak kementerian juga sudah  menyusun sistem dan instrumen sertifikasi capaian pembelajaran yang kredibel dan reliabel, yang rencananya diwujudkan dengan USBN ini.

3. Ada Esai?

Kamis, 1 Desember lalu Mendikbud dan tim Kemendikbud melakukan rapat kerja membahas moratorium UN bersama Komisi X DPR.

Salah satu hal yang disampaikan Mendikbud adalah masalah evaluasi UN yang selama ini sifatnya massal dan menggunakan instrumen pilihan ganda. Menurut pak Muhadjir, tes dengan sistem ini kurang tepat untuk mendorong generasi muda Indonesia.

Mendikbud berharap kalau dibuat tes yang dapat bisa mendorong siswa mengekspresikan pikiran serta gagasan mereka, seperti penulisan esai.

Ini Cuma salah satu contoh yang disampaikan Pak Muhadjir, tapi cukup bikin heboh: Apakah di USBN akan ada esai-nya? Atau malah pilihan ganda dihilangkan sama seklai dan diganti dengan isian dan esai? Jadi nggak bisa “tebak-tebakan” dalam mengisi soalnya.

Walau masih berupa prediksi dan wacana, tapi tanggapan soal kemungkinan ada esai di USBN menyita perhatian masyarakat.

Dari polling kecil-kecilan yang dilakukan Youthmanual di LINE,  sekitar 70 persen menjawab nggak setuju dengan adanya esai di USBN, sementara 20 persen menjawab setuju, dan sisanya (kurang dari 10 persen) nggak menyatakan setuju atau tidak.

Dean, salah satu yang setuju dengan tes esai, berkomentar, “Setuju sih (dengan bentuk soal esai), karena bisa melatih kemampuan berpikir dan merangkai kata. Kalau PG (pilihan ganda) ‘kan bisa saja asal corat-coret. Selain itu gampang bocor.”

Ada juga yang menyoroti bahwa seandainya soal dibuat esai maka tentu proses mengoreksinya akan memakan waktu yang lebih lama.

4. Rencana langkah menuju USBN

Dalam rapat kerja bersama DPR, Pak Menteri juga sempat menyinggung langkah-langkah yang akan diambil jika UN benar-benar diganti dengan USBN, yaitu:

Rapar kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi X DPR.

1. Melakukan penyesuaian kebijakan (Perubahan regulasi yang mengatur soal UN)

2.  Memberikan fasilitas kepada provinsi yang memerlukan instrumen seleksi siswa dari jenjang sekolah menengah pertama (SMP) ke sekolah menengah atas (SMA).

Ini sebagai jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana seleksi masuk ke SMA Negeri dilakukan jika tidak ada UN.

3.   Memberikan fasilitas proses penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional, termasuk pemetaan siswa dan pendidikan nonformal.

4.    Menyiapkan bahan sosialisasi kepada pihak yang terkait. Yup, guru, siswa, perwakilan departemen pendidikan di tiap daerah hingga ortu perlu diberikan sosialisasi soal USBN ini..

5.    Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran 2017 untuk pembinaan sekolah dan pengembangan sistem penilaian yang komprehensif.

Inginnya sih, dana UN bisa dialokasikan dengan baik, benar dan efektif. Bukan ,malah bikin pengeluaran danyanya jadi nggak efisien.

***

Sampai sekarang rencana dan langkah-langkahnya masih terus bergulir dan dimatangkan. Bagaimana nih, masukan  dari kamu?

(sumber gambar: silabus.org, hubpages.com, kemendikbud.go,id)