Ayo angkat tangan siapa yang dulu (atau sampai sekarang) bercita-cita menjadi Polwan?

Bicara soal cita-cita, dulu profesi TNI dan Polisi seringnya hanya jadi pilihan para siswa laki-laki. Cuma sedikit siswa perempuan yang ingin berkarir di dua bidang ini. Alasannya beragam, mulai dari bidang pekerjaannya yang dianggap terlalu maskulin dan keras, hingga sulitnya pendidikan yang harus ditempuh oleh para calon perwira sebelum bisa menyandang pangkat sebagai Polwan maupun Korps Wanita.

Padahal nih, gaes, perempuan juga bisa kok menjadi polisi maupun tentara! Indonesia sendiri memiliki Korps Wanita tersendiri untuk TNI dan juga satuan Polisi Wanita aka Polwan. Nah, buat kamu para calon srikandi muda pembela bangsa (cielah) yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Akpol dan Akmil, simak dulu nih serba-serbi pendidikan polisi dan TNI untuk perempuan berikut ini!

Sejarah Polwan dan Korps Wanita TNI

Tahukah kamu bahwa satuan Polisi Wanita aka Polwan berusia hampir sama dengan usia bangsa Indonesia sendiri? Yup! Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948 dan berawal dari kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tatkala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menghadapi Agresi Militer Belanda II. Saat itu banyak pengungsi perempuan dan anak-anak yang meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik peperangan.

Untuk menghindari penyusup, setiap pengungsi yang masuk ke wilayah yang dikuasai Republik saat itu harus melalui pemeriksaan oleh polisi. Meski begitu, banyak pengungsi perempuan yang nggak nyaman akan hal ini apalagi jika mereka harus digeledah dan diperiksa secara fisik oleh polisi laki-laki. Jadilah untuk mengatasi masalah itu pemerintah Indonesia kala itu menunjuk Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukittinggi untuk membuka "Pendidikan Inspektur Polisi" bagi kaum wanita. 

Dari situ, terpilihlah 6 perempuan berdarah Minang yang menjadi Kolonel Polisi Wanita pertama di Indonesia. Mereka adalah Mariana Saanin Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukotjo, Djasmainar Husein, Rosnalia Taher.

Nah, berbeda dengan Polwan, Korps Wanita TNI baru lahir sekitar beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) menjadi pelopor karena dibentuk lebih dulu yaitu pada tahun 1959. Setelahnya, baru menyusul Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) yang diresmikan pada tahun 1962, dan Wanita Angkatan Udara (WARA) di tahun 1963.

Kini, sudah ada beberapa perempuan yang telah menduduki jabatan Perwira Tinggi di masing-masing Korps TNI. Seperti Brigjen TNI D.A.K Wirawati, S.H., dan Susi Arlian Indra Dewi, S.H. M.H (Angkatan Darat), Laksamana Pertama TNI  drg. Andriani, SP. Ort., dan Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. (Angkatan Laut), serta Marsekal Pertama TNI Dra. R. Sulistyowati (Angkatan Udara).

Pendidikan Polwan dan Korps Wanita TNI

Secara umum, pendidikan untuk Polwan dan Korps Wanita TNI tidak jauh berbeda dengan pendidikan Polisi dan Tentara laki-laki. Syarat-syaratnya termasuk tinggi badan yang memadai (155 cm), merupakan Warga Negara Indonesia, bebas narkoba, belum menikah, tidak bertato, dan masih banyak lagi.

Hanya saja, perbedaan terletak pada jenis tes yang harus dijalani oleh para calon perwira. Gambaran tes umum yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Berkas
2. Tes Psikologi (IQ, Kepribadian, dan kesehatan mental)
3. Tes kesehatan umum (tes kehamilan dan keperawanan)
4. Tes kesehatan penunjang (tes urin, tes darah, radiologi, EKG, dan narkoba)
5. Tes kesamaptaan/kemampuan fisik
6. Tes kompetensi (Pengetahuan umum, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan PPKn)
7.  Penentuan Akhir alias Pantukhir yang meliputi pemeriksaan ulang terhadap aspek kesehatan (postur tubuh), psikologi (intelegensi + kepribadian), dan administrasi akhir.

Sayangnya, tahapan seleksi masuk ini masih menuai banyak kontroversi nih, karena ada beberapa peraturan yang dinilai diskriminatif bagi perempuan—terutama di bagian tes kesehatan yang mengikutsertakan tes keperawanan untuk para calon perwira. Sebuah organisasi HAM internasional, Human Rights Watch (HRW), bahkan mengecam pihak TNI dan Polri atas metode seleksi yang dinilai menghina martabat dan sebuah invasi terhadap ranah privat perempuan ini.

Dilansir dari BBC, pada 2014 ketika kasus ini menjadi sorotan publik, pihak kepolisian dan militer menyatakan bahwa tes tersebut dilakukan untuk mengukur moralitas calon perwira dan prajurit. Pernyataan ini tentunya menuai banyak reaksi kontra terutama dari banyak lembaga dan aktivis gerakan perempuan.

Brigjen Sri Rumiati (Purn.) juga sempat menyatakan kekhawatirannya terkait hal ini. Ketika ia masih berstatus perwira aktif, Sri mendorong Polri menghentikan tes keperawanan. Ia menilai, tes itu tidak sesuai dengan UU 7/1984 yang mengesahkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Menurutnya, keperawanan tidak dapat digunakan sebagai indikator moralitas seorang perempuan.

“Apakah anak-anak yang diperkosa harus kehilangan masa depan untuk mengabdi ke TNI-Polri hanya karena tidak perawan dan itu bahkan bukan keinginan mereka," tutur Sri.

Meski begitu, belakangan pihak Polri telah membantah kontroversi ini dan menyatakan bahwa tes semacam itu sudah nggak diterapkan lagi untuk seleksi calon Polwan.

“Di seleksi penerimaan Polwan sudah tidak ada lagi tes keperawanan,” ujar Juru Bicara Polri, Brigjen Rikwanto.

Nah, gaes, kalau menurut kalian gimana? Masih semangatkah untuk mengejar cita-cita jadi Polwan atau Tentara Wanita?

Baca juga:

• Bercita-Cita Menjadi Polisi? Simak Cara dan Persyaratannya!
• 4 Hal yang Perlu Kamu Ketahui Untuk Berkarier Jadi Tentara

(sumber gambar: elshinta.com, abhotneo.blogspot.com, detik.com)